Perjanjian Renville merupakan perjanjian damai antara Belanda dan Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian ini ditandatangani di Renville, Jawa Timur dan dianggap sebagai awal dari proses pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda. Namun, perjanjian ini juga menjadi salah satu perjanjian yang kontroversial karena banyak yang berpendapat bahwa isi perjanjian ini merugikan Indonesia secara ekonomi dan politik.
Isi Perjanjian Renville
Perjanjian Renville terdiri dari 8 pasal yang membahas tentang penarikan pasukan Belanda dari wilayah Indonesia dan pembentukan Zona Keamanan. Berikut ini adalah isi dari perjanjian Renville:
Pasal 1
Belanda harus menarik semua pasukannya dari wilayah Indonesia, kecuali di wilayah-wilayah yang ditentukan sebagai Zona Keamanan.
Pasal 2
Pembentukan Zona Keamanan yang meliputi wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Zona Keamanan ini dibentuk sebagai jaminan keamanan bagi Belanda dan Indonesia.
Pasal 3
Wilayah Zona Keamanan akan dipertahankan oleh pasukan Indonesia dan Belanda dengan rasio 7:3. Pasukan Belanda hanya akan ditempatkan di wilayah yang strategis dan tidak akan melakukan operasi militer kecuali dalam keadaan darurat.
Pasal 4
Pemerintah Indonesia harus membayar biaya operasi militer Belanda selama masa perang kemerdekaan. Biaya ini akan dibayar dengan cara mencetak uang baru.
Pasal 5
Belanda tidak akan menuntut ganti rugi atas segala kerusakan yang terjadi selama perang kemerdekaan. Namun, apabila kerusakan tersebut disebabkan oleh pasukan Indonesia, maka Indonesia harus bertanggung jawab.
Pasal 6
Perjanjian ini hanya berlaku selama 6 bulan. Setelah itu, perjanjian ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan dari kedua belah pihak.
Pasal 7
Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak harus menyelesaikannya dengan cara musyawarah.
Pasal 8
Perjanjian ini diakui oleh negara-negara yang terlibat dalam Konferensi Meja Bundar.
Tanggapan Rakyat Indonesia
Perjanjian Renville mendapat tanggapan yang beragam dari rakyat Indonesia. Ada yang merasa perjanjian ini merupakan kemenangan karena Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia. Namun, ada juga yang merasa bahwa isi perjanjian ini merugikan Indonesia secara ekonomi dan politik.
Banyak rakyat Indonesia yang merasa kecewa karena Indonesia harus membayar biaya operasi militer Belanda selama perang kemerdekaan. Biaya ini sangat besar dan mencapai triliunan rupiah pada saat itu. Selain itu, Indonesia juga merasa tidak adil karena Belanda tidak menuntut ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan oleh pasukannya selama perang kemerdekaan.
Banyak rakyat Indonesia juga merasa bahwa rasio 7:3 dalam pasal 3 merugikan Indonesia. Pasukan Belanda yang merupakan pasukan asing ditempatkan di wilayah Indonesia dan dapat beroperasi dalam keadaan darurat. Hal ini membuat Indonesia merasa tidak merdeka dan tidak memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya sendiri.
Tanggapan rakyat Indonesia terhadap Perjanjian Renville kemudian memicu terjadinya Peristiwa Madiun pada tahun 1948. Peristiwa ini merupakan pemberontakan PKI terhadap pemerintah Indonesia yang didukung oleh Uni Soviet. Pemberontakan ini dipicu oleh ketidakpuasan PKI terhadap isi Perjanjian Renville dan posisi militer Belanda di Indonesia.
Kesimpulan
Perjanjian Renville merupakan perjanjian damai antara Belanda dan Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian ini berisi tentang penarikan pasukan Belanda dari wilayah Indonesia dan pembentukan Zona Keamanan. Namun, isi perjanjian ini memicu tanggapan yang beragam dari rakyat Indonesia. Banyak yang merasa perjanjian ini merugikan Indonesia secara ekonomi dan politik. Hal ini kemudian memicu terjadinya Peristiwa Madiun pada tahun 1948.
