Indonesia pernah keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 7 Januari 1956. Keputusan ini diambil setelah Indonesia merasa kecewa dengan kebijakan PBB terkait dengan konflik di Papua Barat. Namun, ada beberapa faktor lain yang juga menjadi penyebab keluarnya Indonesia dari PBB pada saat itu.
1. Konflik di Papua Barat
Pada tahun 1949, Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda dan mendapatkan kedaulatan penuh atas seluruh wilayahnya, termasuk Papua Barat. Namun, Belanda masih mengklaim Papua Barat sebagai wilayahnya sendiri dan menolak untuk menyerahkan wilayah tersebut kepada Indonesia.
Indonesia menyatakan tuntutan atas Papua Barat dan mengajukan permohonan untuk menjadi anggota PBB pada tahun 1950. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh PBB karena Papua Barat masih menjadi wilayah yang dikelola oleh Belanda.
Konflik antara Indonesia dan Belanda terus berlanjut, dan pada tahun 1954, PBB mengirimkan sebuah misi untuk menyelesaikan konflik tersebut. Misi tersebut tidak berhasil, dan PBB kemudian mengadakan konferensi di Jenewa pada tahun 1954 untuk membahas masalah Papua Barat.
Indonesia merasa kecewa dengan hasil konferensi Jenewa karena PBB tidak memberikan keputusan yang memuaskan bagi Indonesia. Indonesia merasa bahwa keputusan PBB tersebut tidak menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia.
2. Kebijakan PBB yang dianggap tidak adil
Selain konflik di Papua Barat, Indonesia juga merasa kecewa dengan kebijakan PBB terkait dengan isu-isu penting lainnya. Indonesia merasa bahwa kebijakan PBB tidak selalu menghormati kepentingan dan kebutuhan negara-negara berkembang seperti Indonesia.
Indonesia merasa bahwa PBB seringkali terlalu memihak pada negara-negara Barat dan mengabaikan kepentingan negara-negara berkembang. Hal ini membuat Indonesia merasa bahwa keanggotaannya di PBB tidak lagi relevan bagi kepentingan nasional Indonesia.
3. Dukungan dari negara-negara lain
Keputusan keluar dari PBB tidak hanya didasarkan pada kekecewaan Indonesia terhadap kebijakan PBB, tetapi juga didasarkan pada dukungan dari negara-negara lain. Beberapa negara, seperti Uni Soviet dan negara-negara Blok Timur lainnya, mendukung Indonesia dan menentang kebijakan PBB terhadap negara-negara berkembang.
Dukungan dari negara-negara lain ini membuat Indonesia merasa lebih percaya diri untuk keluar dari PBB dan mengambil langkah-langkah yang dianggap lebih baik bagi kepentingan nasional Indonesia.
4. Keluar dari PBB sebagai tindakan politik
Keputusan keluar dari PBB pada tahun 1956 dapat dianggap sebagai tindakan politik yang dilakukan oleh Indonesia dalam rangka memperkuat posisinya di arena internasional. Keputusan ini juga dapat dianggap sebagai bentuk protes terhadap kebijakan PBB yang dianggap tidak adil bagi negara-negara berkembang.
Setelah keluar dari PBB, Indonesia kemudian mengambil langkah-langkah lain untuk memperkuat posisinya di arena internasional. Salah satu langkah tersebut adalah dengan membentuk Gerakan Non-Blok pada tahun 1961, yang bertujuan untuk memperkuat posisi negara-negara berkembang di dunia internasional.
5. Pengembalian keanggotaan Indonesia di PBB
Meskipun Indonesia keluar dari PBB pada tahun 1956, Indonesia kemudian memutuskan untuk kembali menjadi anggota PBB pada tahun 1957. Keputusan ini diambil setelah Indonesia merasa bahwa keluarnya dari PBB tidak memberikan hasil yang positif bagi kepentingan nasional Indonesia.
Sejak kembali menjadi anggota PBB, Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam berbagai forum dan kegiatan PBB. Indonesia juga telah terlibat dalam berbagai inisiatif PBB untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan internasional serta pembangunan global.
Kesimpulan
Indonesia keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1956 karena kekecewaan terhadap kebijakan PBB terkait konflik di Papua Barat, kebijakan PBB yang dianggap tidak adil, dukungan dari negara-negara lain, dan tindakan politik untuk memperkuat posisi Indonesia di arena internasional. Namun, keputusan keluar dari PBB tersebut tidak memberikan hasil yang positif bagi kepentingan nasional Indonesia, sehingga Indonesia kemudian memutuskan untuk kembali menjadi anggota PBB pada tahun 1957.
